BANTUL – Pandemi covid-19 yang melanda kabupaten Bantul turut mengundang kepedulian dari banyak pihak, baik dari pemerintah maupun swasta, terutama dari segi ekonomi.
Namun sayang, belum jelasnya kepastian kapan pandemi ini akan berakhir, tidak sejalan dengan alokasi dana yang dimiliki. Sehingga, dengan kebutuhan yang terus berjalan, dana yang dimiliki sudah semakin menipis, dan dikhawatirkan tidak akan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat setiap harinya selama masa pandemi ini.
Hal itulah yang dikeluhkan oleh Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) wilayah kabupaten Bantul. Meskipun sudah melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap 1 pada akhir bulan Ramadhan lalu, nyatanya pandemi ini tidak kunjung mereda secara signifikan, sementara kebutuhan masyarakat terus berjalan setiap harinya. Hal itulah yang kemudian memicu lahirnya program BLT DD tahap kedua, ketiga, dan seterusnya.
Hanya saja, dana yang dimiliki pemerintah desa tidaklah cukup jika hanya dialokasikan untuk BLT DD akibat dampak dari covid-19 ini. Masih banyak program lain yang juga membutuhkan dana desa tersebut, yang penanganannya tidak kalah penting selain urusan covid-19 ini.
Atas dasar itulah, Apdesi pun mengadakan pertemuan yang berlangsung di Balai Desa Sumbermulyo, kecamatan Bambanglipuro, kabupaten Bantul, Kamis (11/6/2020).
“Kami dari DPC Apdesi kabupaten Bantul mengimbau kepada Pemerintah pusat dalam hal ini menteri keuangan RI, kaitannya dengan meninjau kembali peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2020, khususnya tentang BLT DD tahap empat, lima, dan enam. Mengingat di seluruh desa di kabupaten Bantul, masih banyak data warga masyarakat yang belum memperoleh bantuan dalam bentuk apapun. Ini menjadi PR kami semuanya, bagaimana nasib warga masyarakat kami yang sama sekali belum memperoleh bantuan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Apdesi Bantul, yang juga Lurah desa Sumbermulyo, Ani Widayani.
Lebih lanjut, Ani dan para lurah yang tergabung dalam Apdesi tidak menginginkan apabila program ini terus berlanjut tanpa adanya perbaikan data penerima, sementara dana yang dimiliki juga terbatas dan telah dialokasikan untuk pendanaan pada program lain.
“Artinya kita hanya tinggal punya 20% (dana desa). 20% itu ketika harus dipakai untuk (BLT DD tahap) empat, lima, dan enam, maka kami terpaksa harus mengalahkan program-program wajib lainnya, yaitu stunting, PMT Balita lansia, RTLH, serta MCK,” tegas Ani.
Manfaatkan Data dari Desa
Mengingat data penerima BLT DD selama ini selalu dari Kementerian (yang dianggap kurang akurat dan salah sasaran), akhirnya Apdesi pun memberi usulan agar selanjutnya data penerima menggunakan metode exclusion error yang telah disiapkan masing-masing desa, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan penerima yang salah sasaran.
“Apabila program BLT DD tahap empat, lima, dan enam itu harus dilaksanakan, apalagi di PMK (Peraturan Menteri Kesehatan, red) nomor 50 itu terdapat tulisan “Bagi yang tidak melaksanakan BLT DD tahap empat, lima, enam akan mendapat sanksi” maka kami pun berharap dengan sangat agar by name by address bukan yang sudah menerima tahap satu, dua, dan tiga. Tetapi by name by address adalah sesuai dengan usulan dari masing-masing desa, dengan menggunakan data exclusion error yang saat ini menjadi PR untuk semua desa,” tutur Ani.
Sementara pihak Pemerintah kabupaten Bantul yang diwakili oleh Inspektorat Hermawan menyampaikan bahwa masalah ini sebenarnya lebih disebabkan oleh miskomunikasi dari berbagai stakeholder terkait.
“Sebenarnya apa yang dirembug oleh Apdesi itu juga sejalan dengan apa yang kita kerjakan. Kita dari Pemda akan mempelajari terlebih dahulu penerapan PMK itu seperti apa nantinya di lapangan,” terang Hermawan.
Rencananya, masalah ini akan dibahas lebih lanjut dalam forum yang lebih besar antara Apdesi dengan Pemerintah kabupaten Bantul, terutama untuk memastikan agar dana yang disalurkan lebih lebih sasaran, serta dana yang tersedia juga dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih besar selain untuk penanganan masyarakat terdampak covid-19. (qin)
