BANTUL – Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) yang berkantor di Bantul baru-baru ini meluncurkan buku berjudul “Suara Demokrasi Dari Akar Rumput; Problematika, Praktik Baik dan Peta Jalan Demokrasi di DIY”, buku ini memuat tentang pengalaman LKiS menahan laju regresi demokrasi, khususnya di DIY. Buku ini tidak hanya menyajikan kritik dan analisis terhadap berbagai tantangan demokrasi di tingkat lokal, namun juga menawarkan gagasan dan rekomendasi sebagai langkah konkret untuk membangun sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Untuk membahas isi buku ini secara lebih mendalam, sekaligus menyikapi persoalan demokrasi yang terjadi pada hari ini, pada Minggu (10/8/2025) di kawasan Sonopakis Lor, Kasihan, Bantul, Yayasan LKiS mengadakan diskusi terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat, baik dari aktivis, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Mahasiswa, Ormas, Wartawan, dan sebagainya, untuk bersama-sama membahas dinamika demokrasi yang terjadi di masa sekarang ini, dan strategi apa saja yang perlu dilakukan untuk bisa menjadikan demokrasi ini lebih baik ke depannya.
Arah diskusi ini mengacu pada bagaimana peran demokrasi dalam bernegara, yang semakin kesini sudah semakin memudar, yang kemudian digantikan dengan oligarki kekuasaan yang kian membabi buta. Hal ini ditandai dengan beberapa kebijakan yang terkesan semena-mena, seperti pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan, penyitaan tanah yang nganggur selama 2 tahun berturut-turut, dan seterusnya.
Terdapat tiga elemen kunci yang difokuskan dalam diskusi kali ini, diantaranya tentang bagaimana penerapan demokrasi dalam berkampanye politik, advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang belakangan ini terkesan semakin tidak memihak rakyat, serta bagaimana penyampaian edukasi demokrasi terhadap masyarakat atau publik secara luas.
Para peserta yang berjumlah sekitar 20 orang pun diminta menyampaikan pandangannya masing-masing terkait dinamika demokrasi yang terjadi saat ini, dan apa saja solusi yang bisa ditawarkan untuk membuat demokrasi di Indonesia bisa lebih sesuai dengan peruntukannya, selayaknya yang telah dicita-citakan sejak masa lampau.
Menurut Yayasan LKiS, hasil dari diskusi terbuka ini rencananya akan dijadikan laporan RTL (Rencana Tindak Lanjut) atau follow-up secara sistematis dan rapi, untuk kemudian diteruskan dengan pertemuan lanjutan secara lebih teknis dengan pihak-pihak terkait, utamanya adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan usulan yang telah didiskusikan sebelumnya. (qin)
