BANTUL – Untuk kesekian kalinya, Pemerintah kabupaten Bantul kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak langsung pandemi covid-19.
Kali ini, giliran kaum disabilitas, yang diwakili oleh Himpunan Wanita Disabilitas Bantul (HWDI) yang memperoleh bantuan berupa 42 bungkus sembako serta uang tunai, yang dibagikan langsung kepada 26 anggota perhimpunan tersebut. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Bantul, Drs. Suharsono beserta jajarannya bertempat di Lobby Gedung Induk Kantor Bupati Bantul, Selasa (12/5/2020).
Bantuan ini bersumber dari Bupati Bantul, beserta jajaran KORPRI atau Korps Pegawai Republik Indonesia.
“Disini kita ingin membantu suadara kita atau warga kita yang mengalami cacat fisik atau disabilitas. Kita ingin meringankan beban mereka dengan memberikan sembako dari rekan-rekan ASN (yang tergabung dalam) Korpri yaa.. Total sembako ada 26, itu tadi hanya perwakilan dari mereka. Ya kita sisihkan sedikit uang untuk membantu mereka. Atas kepedulian Korpri,” sahut Drs. Suharsono kepada insan pers yang hadir di kantor Bupati, Selasa (12/5/2020).
Tidak Hanya Kaum Disabilitas
Sebelumnya pada hari yang sama, Bupati bersama rombongan dari Kantor Pos Indonesia, juga menyerahkan bantuan langsung tunai kepada total 157 masyarakat kurang mampu di Bala Desa Triwidadi, dusun Triwidadi, kecamatan Pajangan, kabupaten Bantul.
Bantuan uang tidak hanya diberikan di dusun Triwidadi, Pajangan, bantuan serupa juga diserahkan kepada masyarakat Bantul lainnya, yang tersebar di seluruh 17 kecamatan di kabupaten Bantul, mulai tanggal 12 hingga 14 Mei 2020. Setiap kepala keluarga pun berhak menerima bantuan sebanyak 600 ribu rupiah, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, selama masa pandemi covid-19 kali ini.
“Total untuk kabupaten Bantul akan ada sekitar 5000-an penerima BST (Bantuan Sosial Tunai) ini. Semua ini akan dilakukan secara bergilir selama tiga hari, sehingga diharapkan pada hari Kamis semuanya sudah menerima bantuan yang kami sediakan,” ujar Kepala kantor pos wilayah kabupaten Bantul, Arif Budihartanto yang ditemui pasca-membacakan sambutan, Selasa (12/5/2020).
Sedangkan Sekretaris Daerah Pemda Bantul, Helmi Jamharis, menginginkan agar bantuan ini dapat sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan, alias tepat sasaran, sehingga tidak akan memicu polemik baru di kemudian hari.
“Data di TKS yang dikirimkan oleh Kemensos itu ada sebagian by name yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk menerima BST. Hal ini dikarenakan pertama ybs sudah meninggal dunia, kedua sudah pindah penduduk, ketiga memiliki jabatan sebagai ASN, TNI atau Polri, atau dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhannya. Musdessus inilah yang kemudian menetapkan warga masyarakat yang berhak menerima atau dikeluarkan dari (penerima) BST, Di sisi lain dalam Musdessus itu juga dilakukan pendataan terhadap warga masyarakat yang belum masuk dalam BST, untuk dapat diusulkan terdaftar pada periode berikutnya,” seru Helmi Jamharis. (qin)
