YOGYAKARTA – Di tengah situasi demokrasi di Indonesia yang kian “cacat”, termasuk konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, membuat banyak pihak terpancing untuk bersuara, menyampaikan, pendapat, sekaligus berdiskusi.
Salah satunya yang dilakukan Yayasan LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial), yang menyelenggarakan diskusi Ngasah Roso (Ngabuburit Berfaedah, Kanggo Negoro) denga topik “Menakar Demokrasi dari Titik Nol Yogyakarta”, yang berlangsung di Joglo Demokrasi KPU DIY, Rabu (11/3/2026).
Diskusi ini menghadirkan segenap masyarakat sipil dari berbagai kalangan, diantaranya aktivis, mahasiswa, media, kaum perempuan, disabilitas, transpuan, serta pihak KPU DIY sendiri sebagai tuan rumah.
Diskusi ini menitikberatkan pada pelaksanaan Pemilu pertama, yang ternyata pernah dilangsungkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun sudah memiliki Sultan sebagai raja abadi, yang berlangsung pada 1951 silam.
Pemilu di Yogyakarta (saat itu khusus pemilihan DPR dan DPRD) pada 1951 tersebut, kemudian dielaborasikan dengan situasi Pemilu terakhir, yang dilangsungkan pada 2024 lalu.
Kedua pemilu tersebut, sedikit banyak masih memiliki persamaan dari sisi teknis maupun tujuan, yakni untuk memilih penguasa atau pemimpin, yang akan bertugas menjadi “pelayan rakyat” selama beberapa tahun ke depan. Hanya saja, Pemilu 1951 masih berlangsung sangat sederhana, dan masih mengandalkan kekuatan rakyat besar, yang harus dikumpulkan secara kolektif di suatu lapangan/Alun-alun, dan sebagainya.
Sementara untuk Pemilu 2024 lalu, penyebaran informasi dan kampanye lebih banyak dilakukan melalui mekanisme secara digital, terutama melalui media sosial. Ketika media di masa lalu dikawal dengan begitu ketat, dan tidak boleh menyampaikan informasi yang bersifat sepihak. Sedangkan pada Pemilu 2024 lalu, ada begitu banyak orang yang membuat konten dalam berbagai bentuk, yang tendensinya adalah menyinggung atau menyudutkan pihak tertentu, dalam hal ini adalah pesaing dalam kontestasi Pileg, Pilpres, Pilkada, dan sebagainya.
Dengan situasi demokrasi dan politik yang terjadi hari ini, rasanya wajar apabila publik selayaknya perlu melihat ke belakang (pemilu 1951 di Yogyakarta), tentang bagaimana sejarah demokrasi itu berdiri, dan berkembang sedemikian rupa hingga saat ini.
Sehingga publik tidak harus terlena dengan kegaduhan yang sudah terlanjur terjadi, namun bisa menyimak refleksi di masa lalu, sebagai pijakan dasar dalam berbangsa dan bernegara, tanpa harus melukai atau memenjarakan idealisme pihak-pihak lainnya, yang sejatinya juga punya tujuan yang sama, demi kebaikan bangsa Indonesia. (qin)
