Kota Yogyakarta – SPJ – Menyambut Pemilu 2024, Polda DIY menggandeng Komunitas Sablon Jogja (KSJ), untuk menciptakan situasi kamtibmas di wilayah hukumnya. Melalui sinergitas tersebut, para pelaku usaha sablon diharapkan turut menjaga kondusifitas dengan tidak menelurkan desain-desain berbau provokasi. Kasubdit Ekonomi Ditintelkam Polda DIY, AKBP Dwi Prasetionugroho, menyampaikan, pihaknya berupaya melakukan pendampingan terhadap para pengusaha sablon. Pasalnya, memasuki tahun politik, mereka tak boleh salah melangkah, dalam menggulirkan suatu produksi berdasarkan pesanan dari konsumen.
“Terutama yang berbau provokasi, karena itu sangat merugikan mereka sebagai pengusaha,” ungkapnya, di sela diskusi ‘Merdeka Dalam Berkaya’ di JNM (Jogja National Museum), Senin (14/8/2023) malam.
Hadir dalam diskusi itu Kasubdit I Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Sarwendo, Ketua KSJ Aditya Setiawan Putra dan anggota, serta perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, Wahyu Tri Atmojo.
Terkait jelang tahun politik, AKBP Dwi menegaskan pihaknya sudah menyampaikan ke beberapa komunitas untuk tidak salah dalam melangkah maupun membuat suatu produksi yang berdasarkan pesanan. Karena bentuk provokasi itu sangat merugikan mereka. Menurut Dwi, Ditkrimsus dihadirkan agar komunitas mempunyai wawasan dan pencerahan batas mana yang diperbolehkan. Pendampingan tersebut sangat perlu, lanjut AKBP Dwi, karena anggota komunitas ini lebih cenderung bisa berkreasi namun batas-batasnya koridor hukumnya tentu akan melebar, supaya mereka tetap bisa berkreasi.
Aditya menambahkan materi seperti ini sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha sablon. Momen tahun politik, tentu ada peningkatan penjualan untuk sektor-sektor tertentu yang sudah terbiasa menerima pekerjaan seperti itu.
“Sebagai kelompok usaha muda yang bisa mempunyai kreasi yang luar biasa dan yang kita inginkan mereka mempunyai wadah. Teman-teman komunitas ini bisa menghasilkan suatu desain kreasi yang dapat diterima warga masyarakat, tapi tidak dalam bentuk provokasi,” cetusnya.
Wadahnya tentu saja dalam Badan Usaha yang akan membuat mereka maju dalam mengeksplorasi produksinya. Sehingga dari Dinas KoperasiUKNM DIJ dihadirkan dalam diskusi, untuk memberikan wawasan.
Sementara, Ketua KSJ, Aditya Setiawan Putra, berujar, diskusi dengan jajaran Polda DIY jelang Pemilu seperti ini sangat dibutuhkan pelaku usaha sablon. Pasalnya, momen tahun politik, para pengusaha sablon sudah biasa mengalami peningkatan penjualan dan pesanan konsumen yang berhubungan dengan Pemilu.
“Kedepannya, kami juga berharap, pemerintah lebih care pada industri jasa, terutama sablon dan konfeksi. Karena harus diakui, ya, selama ini kita masih minim program dan pelatihan,” jelasnya.
Terkait dengan gempuran produk pakaian bekas impor, dia sangat menyayangkan. Alasannya, hal tersebut sangat merugikan UMKM lokal. Karena di Jogjakarta banyak pengusaha sablon yang produksinya tidak kalah bagus.
“Tidak perlu khawatir, gaya dan tren produksi di Jogja tidak kalah. Kami harap pemerintah lebih care di industri jasa, khususnya sablon dan konfeksi karena masih minim program dan pelatihan,” pungkasnya. (tks)
